PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DI JAWA BARAT

Pendahuluan

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, khususnya di perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2013 tercatat sebanyak 28,07 juta jiwa (11,37 persen). Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka disinyalir jumlah penduduk miskin di perdesaan akan bertambah dan menjadi masalah pokok nasional. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Masalah mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Oleh karena itu sejak tahun 2008 Kementerian Pertanian telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Dalam pelaksanaan kegiatan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT).

Kegiatan PUAP difokuskan untuk mempercepat pengembangan usaha ekonomi produktif yang diusahakan petani yang sesuai dengan potensi wilayah setempat. Selanjutnya, Gapoktan pelaksana program PUAP diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi perdesaan dengan menumbuhkan Lembaga Ekonomi Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha yang mengelola dan melayani pembiayaan usaha bagi petani anggota.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PUAP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat berperan dalam melaksanakan fungsi kesekretariatan PUAP di tingkat provinsi, memfasilitasi dan mengkoordinir pembayaran biaya operasional (BOP) Penyelia Mitra Tani (PMT), memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi PUAP, verifikasi Rencana Usaha Bersama (RUB) dan dokumen administrasi Gapoktan, verifikasi administrasi usulan desa dan Gapoktan PUAP dan melakukan supervisi kegiatan PUAP.

Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BLM-PUAP

Sejak tahun 2008 sampai 2013 telah disalurkan ke 3.613 desa/desa yang tersebar di 24 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat, yaitu: Kota Cirebon (22), Kabupaten Cirebon (276), Indramayu (209), Majalengka (264), Kuningan (196), Sumedang (187), Bandung (209), Bandung Barat (162), Garut (222), Bekasi (92), Karawang (169), Purwakarta (156), Subang (217), Ciamis (204), Tasikmalaya (192), Bogor (167), Sukabumi (172), Cianjur (328), Kota Bogor (32), Kota Sukabumi (24), Kota Tasikmalaya (58), Kota Cimahi (14), Kota Depok (16) dan Kota Banjar (25). Penyaluran dana BLM PUAP pada tahun 2013 hanya 269 gapoktan/desa, mengalami penurunan lebih dari 50 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penyaluran dana PUAP yang paling besar terdapat di kabupaten Cianjur, Cirebon dan Majalengka, yaitu antara Rp. 20 ā€“ 35 milyar.

Pemanfaatan dana BLM PUAP dikelompokan dalam 2 (dua) jenis usaha, yaitui: 1) budidaya pertanian (on-farm), meliputi: komoditi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, dan 2) non budidaya (off-farm), meliputi: usaha industri rumah tangga atau pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian skala mikro (bakulan) dan usaha lain berbasis pertanian. Dana BLM-PUAP disalurkan melalui rekening Gapoktan dan pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) dan Rencana Usaha Anggota (RUA) yang telah disepakati oleh pengurus dan anggota gapoktan. Pemanfaatan dana PUAP penyaluran tahun 2008 ā€“ 2012 terdistribusi pada lima jenis kegiatan usaha, yaitu tanaman pangan (46,5%), hortikultura (6,7%), perkebunan (2,3%), peternakan (10%) dan Off-farm (non budidaya) 34,5%.

Perkembangan dana BLM-PUAP yang telah disalurkan dan dimanfaatkan oleh anggota Gapoktan menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa Gapoktan menunjukkan kinerja yang baik dan berhasil dalam mengembangkan dana tersebut, namun ada sebagian Gapoktan yang belum berkembang karena mengalami kemacetan dalam pengembalian dana dari anggota sehingga perputaran dana BLM-PUAP menjadi terhambat. Berdasarkan data laporan bulanan, dari dana PUAP yang disalurkan pada tahun 2008 sampai dengan 2012 yang dikelola oleh 1.779 gapoktan per bulan Oktober 2013 terlihat adaya peningkatan dari modal awal sekitar 11,3 %

Penyelia Mitra Tani (PMT)

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan PUAP di tingkat lapangan pemerintah telah merekrut tenaga Penyelia Mitra Tani (PMT) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, dengan tugas utama : (a) melakukan supervisi dan advokasi proses penumbuhan kelembagaan ekonomi perdesaan (unit usaha simpan pinjam) melalui penyuluh pendamping, (b) melaksanakan pertemuan reguler dengan penyuluh pendamping dan Gapoktan, (c) melakukan verifikasi awal terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) dan dokumen administrasi lainnya, (d) melaksanakan pengawalan pemanfaaatan dana BLM PUAP yang dikelola Gapoktan; (e) melaksanakan fungsi pendampingan bagi Gapoktan PUAP sehingga tumbuh menjadi lembaga ekonomi petani atau lembaga keuangan mikro, dan (f) pelaporan baik dalam bentuk manual. Pada tahun 2013, di wilayah kerja provinsi Jawa Barat ditempatkan sebanyak 111 orang PMT dengan rasio 1 : 40 atau 1 PMT membina 40 gapoktan. Kinerja PMT dievaluasi pada setiap akhir tahun anggaran oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dan akan diperpanjang pada tahun berikutnya apabila kinerjanya dinilai baik.

Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Gapoktan penerima dana BLM PUAP diarahkan untuk dibina dalam mengembangkan lembaga ekonomi ataupun LKM-A sebagai salah satu unit usaha yang dimiliki Gapoktan untuk mengelola dan melayani pembiayaan bagi petani anggota. Dari 1.779 gapoktan PUAP tahun penyaluran tahun 2008 ā€“ 2012, sebanyak 430 gapoktan atau sekitar 24 persen sudah mulai menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam pelaksanaannya di lapangan, banyak faktor yang menghambat terbentuknya LKM di gapoktan, antara lain: tidak tersedianya SDM yang memiliki kemampuan mengelola LKM, ketua Gapoktan belum berminat mengembangkan unit simpan pinjam secara otonom, tidak memiliki sarana/fasilitas pendukung, dan perguliran dana pinjaman tidak lancar bahkan dana pinjaman tidak dikembalikan lagi oleh anggotanya sehingga asset modal yang dikelola gapoktan semakin berkurang. Tumbuhnya LKM di Gapoktan dapat membantu mengatasi masalah permodalan petani, menghilangkan/mengurangi ketergantungan petani kepada tengkulak/rentenir dan meningkatkan kerjasama antar kelompok tani dan anggotanya. Alan RS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s